Single Identity Number (SIN Pajak)

Pengertian dan Ruang Lingkup

Single Identity Number (SIN Pajak) adalah konsep integrasi identitas tunggal di mana Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Dengan SIN, setiap individu hanya memiliki satu identitas administratif yang berlaku untuk kepentingan perpajakan serta layanan publik terkait. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Latar Belakang dan Dasar Hukum

• SIN bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan dan integrasi data nasional melalui “satu data” (one-data) antara instansi pajak dan instansi kependudukan. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
• Kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP diatur dalam PMK 112/PMK.03/2022, sebagai turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7/2021. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
• Penerapan SIN secara penuh direncanakan mulai 1 Januari 2024 untuk semua layanan administrasi perpajakan. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Karakteristik dan Mekanisme

• Wajib pajak orang pribadi akan menggunakan NIK sebagai identitas pajak (menggantikan NPWP). :contentReference[oaicite:5]{index=5}
• Untuk data identitas, DJP akan memvalidasi kemiripan atau padanan antara NIK dan data kependudukan dari instansi terkait (Kemendagri). :contentReference[oaicite:6]{index=6}
• Jika data tidak cocok, wajib pajak dapat melakukan klarifikasi atau perbaikan data melalui jalur yang ditetapkan DJP (online atau di KPP). :contentReference[oaicite:7]{index=7}
• Untuk wajib pajak badan, non-residen, atau instansi pemerintah, format NPWP baru tetap ada (16 digit) sesuai ketentuan transisi. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
• Sin Pajak juga mengandalkan integrasi data dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi untuk melakukan link and match otomatis guna mendeteksi potensi kecurangan. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Manfaat dan Implikasi Praktis

• Menyederhanakan proses administrasi pajak: wajib pajak tidak perlu lagi mengurus dua nomor identitas terpisah (NIK dan NPWP). :contentReference[oaicite:10]{index=10}
• Meningkatkan efisiensi dan akurasi data: integrasi basis data antar instansi memperkuat validitas data perpajakan. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
• Mencegah penghindaran dan manipulasi pajak melalui mekanisme otomatis (link & match). :contentReference[oaicite:12]{index=12}
• Memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak. :contentReference[oaicite:13]{index=13}

Tantangan dan Catatan Pelaksanaan

• Masih ada kendala kesesuaian data antara catatan kependudukan dan sistem DJP. :contentReference[oaicite:14]{index=14}
• Keamanan dan privasi data wajib pajak menjadi isu penting dalam integrasi antar instansi. :contentReference[oaicite:15]{index=15}
• Transisi dari sistem lama (NPWP terpisah) ke SIN memerlukan sosialisasi, penyesuaian sistem, dan kesiapan teknis. :contentReference[oaicite:16]{index=16}

Contoh Kasus / Ilustrasi

1. Seorang warga yang telah memiliki NIK cukup memvalidasi NIK-nya agar dapat digunakan sebagai NPWP dalam layanan pajak. :contentReference[oaicite:17]{index=17}
2. Petugas DJP bisa langsung mencocokkan data pelaporan pajak dengan data kependudukan melalui SIN, memudahkan penelusuran data keuangan wajib pajak. :contentReference[oaicite:18]{index=18}
3. Wajib pajak yang datanya tidak cocok (misalnya KTP belum diperbarui) harus memperbarui data kependudukan terlebih dahulu agar SIN dapat diaktifkan. :contentReference[oaicite:19]{index=19}

Perbandingan dengan Istilah Terkait

Istilah	Perbedaan / Kaitan
NPWP (lama)	NPWP terpisah berdiri sendiri; SIN mengintegrasikan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi
NIK	Merupakan identitas kependudukan; dalam SIN menjadi identitas tunggal pajak
Integrasi data satu instansi	SIN merupakan bagian integrasi antarinstansi (kependudukan, keuangan, pajak)

Pertanyaan Umum

• Apakah SIN sudah berlaku sepenuhnya?
  Penerapan penuh direncanakan mulai 1 Januari 2024 untuk semua layanan administrasi pajak. :contentReference[oaicite:20]{index=20}
• Apakah wajib pajak badan juga menggunakan SIN?
  Tidak sepenuhnya; untuk badan, non-residen, dan instansi pemerintah, masih digunakan NPWP dengan format baru (16 digit) sesuai ketentuan transisi. :contentReference[oaicite:21]{index=21}
• Bagaimana jika data NIK tidak cocok?
  Wajib pajak harus melakukan klarifikasi atau memperbarui data kependudukan agar validasi dapat dilakukan. :contentReference[oaicite:22]{index=22}

Sumber / Referensi

• “NIK sebagai NPWP, menuju Single Identification Number (SIN)” — Pajak.go.id :contentReference[oaicite:23]{index=23}
• Artikel “Kenalan dengan Single Identification Number” — Pajak.com :contentReference[oaicite:24]{index=24}
• “Format Changed: SIN menggantikan NPWP” — MUC Consulting (analysis kebijakan) :contentReference[oaicite:25]{index=25}
• “Kesiapan Penerapan SIN” — Jurnal media riset perpajakan :contentReference[oaicite:26]{index=26}
• “Eks Dirjen Pajak Sebut SIN Pajak …” — artikel berita terkait penerimaan pajak :contentReference[oaicite:27]{index=27}
• “Integrasi NIK menjadi NPWP dengan SIN” — Jurnal Ekonomi & Akuntansi :contentReference[oaicite:28]{index=28}