PPN Tidak Dipungut

Mengapa istilah ini penting dipahami?

Istilah ini penting karena menunjukkan bentuk fasilitas pajak yang bertujuan mendukung kebijakan ekonomi nasional dan meringankan beban pajak bagi sektor atau transaksi tertentu. Pemahaman yang tepat membantu pengusaha dan fiskus membedakan antara transaksi yang dibebaskan, tidak dipungut, dan dikenai PPN.

Pengertian dan cakupan istilah

PPN Tidak Dipungut adalah fasilitas pajak di mana pengusaha kena pajak (PKP) tidak diwajibkan memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Penjelasan dan konteks penerapan

• Fasilitas ini diberikan untuk kegiatan tertentu seperti ekspor hasil pertanian, penyerahan kepada badan pemerintah, atau proyek strategis nasional.
• Tidak berarti transaksi bebas dari PPN, tetapi kewajiban pemungutan dialihkan atau ditangguhkan.
• PKP tetap harus membuat faktur pajak dengan keterangan “PPN Tidak Dipungut”.

Latar belakang dan dasar hukum

• Konsep ini berasal dari Pasal 16B Undang-Undang PPN (UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP).
• Implementasi teknis diatur dalam beberapa peraturan pemerintah dan PMK, seperti PMK Nomor 141/PMK.03/2023 tentang Fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan.
• Informasi resmi tersedia di situs Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh kasus dan ilustrasi praktik

1. Penyerahan hasil pertanian kepada Bulog mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut.
2. Penyerahan BKP strategis untuk pembangunan rumah sederhana.
3. Penyerahan barang ke Kawasan Bebas (Batam, Bintan, Karimun).
   Lihat juga panduan penerapan PPN Tidak Dipungut untuk contoh rinci.

Perbandingan dengan istilah terkait

• PPN Tidak Dipungut vs PPN Dibebaskan - yang pertama menangguhkan pemungutan, yang kedua menghapus kewajiban pajak.
• PPN Tidak Dipungut vs PPN 0% - tarif nol tetap dikenai PPN namun tarifnya nol, sedangkan tidak dipungut artinya tidak dilakukan pemungutan sama sekali.

Implikasi kebijakan dan manfaat praktis

• Mendorong kegiatan strategis dan ekspor nonmigas.
• Mengurangi biaya produksi bagi sektor tertentu.
• Memerlukan administrasi khusus untuk klaim dan pelaporan pajak masukan.

Pertanyaan umum dan klarifikasi

1. Apa tujuan utama PPN Tidak Dipungut?
Tujuannya untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional dan memberikan insentif fiskal kepada sektor tertentu.

2. Bagaimana pengukuran atau elemen pentingnya?
Ditentukan berdasarkan jenis penyerahan, pihak penerima, dan regulasi yang mengaturnya.

3. Apakah berlaku di Indonesia?
Ya, konsep ini diterapkan di Indonesia dan diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber dan referensi

• Fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan (pajak.go.id)
• Ketentuan Fasilitas PPN Tidak Dipungut (DDTC)
• PMK Nomor 141/PMK.03/2023 tentang Fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan (Kemenkeu)
• UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (DPR)