PPh 22

Mengapa istilah ini penting dipahami?

PPh 22 penting dipahami karena merupakan salah satu mekanisme pemungutan pajak penghasilan di Indonesia yang berfungsi untuk mempercepat penerimaan negara dan memastikan kepatuhan pajak dalam transaksi perdagangan barang.

Pengertian dan cakupan istilah

PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu, seperti bendahara pemerintah, BUMN, atau badan usaha tertentu, atas transaksi pembelian atau penjualan barang yang telah ditetapkan.

Penjelasan dan konteks penerapan

• Dipungut oleh pihak ketiga, bukan dibayar langsung oleh wajib pajak.
• Berlaku untuk kegiatan seperti impor, penjualan hasil produksi, dan pembelian barang oleh instansi pemerintah.
• Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan mencegah penghindaran pajak.

Latar belakang dan dasar hukum

• Diperkenalkan dalam kerangka UU Pajak Penghasilan.
• Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah, BUMN, dan BUMD (pajak.go.id).
• Merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan di muka atas penghasilan.

Contoh kasus dan ilustrasi praktik

1. Pemerintah membeli peralatan kantor dari perusahaan A, bendahara pemerintah wajib memungut PPh 22 atas transaksi tersebut.
2. Importir barang wajib membayar PPh 22 saat pengurusan dokumen impor di bea cukai.
3. Produsen semen menjual produknya ke distributor, perusahaan pemungut akan memotong PPh 22 sesuai tarif.
   Lihat juga panduan penerapan PPh 22 untuk contoh rinci.

Perbandingan dengan istilah terkait

• PPh 22 vs PPh 23 - PPh 22 dipungut atas transaksi barang, sedangkan PPh 23 atas jasa atau dividen.
• PPh 22 vs PPh 25 - PPh 22 adalah pemungutan oleh pihak ketiga, sedangkan PPh 25 adalah angsuran pajak sendiri.

Implikasi kebijakan dan manfaat praktis

• Mempercepat penerimaan pajak negara.
• Mengurangi risiko tidak tertagihnya pajak dari wajib pajak tertentu.
• Membantu monitoring transaksi ekonomi nasional.

Pertanyaan umum dan klarifikasi

1. Apa tujuan utama PPh 22?
Untuk memastikan pemungutan pajak penghasilan dilakukan di muka atas transaksi barang, sehingga penerimaan negara lebih cepat.

2. Bagaimana pengukuran atau elemen pentingnya?
Ditentukan oleh jenis transaksi, pihak pemungut, serta tarif yang diatur dalam PMK.

3. Apakah berlaku di Indonesia?
Ya, konsep ini diterapkan di Indonesia dan diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber dan referensi

• Ketentuan PPh Pasal 22 (pajak.go.id)
• PPh Pasal 22: Mekanisme, Pemungut, dan Tarif (DDTC)
• Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh 22 oleh Bendahara Pemerintah (Kemenkeu)
• Panduan PPh Pasal 22 untuk Bendahara dan BUMN (Klikpajak)