Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

Mengapa istilah ini penting dipahami?

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) penting karena menjadi bukti sah bahwa suatu pembayaran pajak telah diterima oleh kas negara. Tanpa NTPN, pembayaran belum dianggap valid dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia.

Pengertian dan cakupan istilah

NTPN adalah nomor identifikasi unik yang diberikan oleh sistem penerimaan negara sebagai tanda bahwa transaksi setoran pajak atau penerimaan negara lainnya telah berhasil dikonfirmasi oleh sistem perbankan dan diterima di kas negara.

Penjelasan dan konteks penerapan

• NTPN diterbitkan setelah wajib pajak melakukan pembayaran melalui kanal resmi seperti bank persepsi atau pos persepsi.
• NTPN terdiri dari 16 digit angka acak yang tidak berulang.
• Tanpa NTPN, wajib pajak tidak dapat mengklaim pembayaran sebagai sah dalam administrasi DJP.

Latar belakang dan dasar hukum

• Pengenalan NTPN diatur dalam sistem penerimaan negara melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-24/PB/2014 tentang Modul Penerimaan Negara (MPN).
• Penerapannya dikaitkan dengan modernisasi sistem MPN G3 yang mengintegrasikan DJP, DJBC, dan Kementerian Keuangan.
• Rujuk aturan dan penjelasan resmi melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh kasus dan ilustrasi praktik

1. Wajib pajak membayar PPh 21 melalui ATM bank persepsi dan menerima bukti dengan NTPN 1234567890123456.
2. Pembayaran PPN impor di sistem bea cukai juga menghasilkan NTPN sebagai bukti sah.
3. Jika terjadi kesalahan NTPN, wajib pajak dapat melakukan klarifikasi ke bank persepsi atau KPP terkait.
   Lihat juga panduan penerapan Nomor Transaksi Penerimaan Negara untuk contoh rinci.

Perbandingan dengan istilah terkait

• NTPN vs ID Billing - ID Billing digunakan sebelum pembayaran, NTPN diterbitkan setelah transaksi berhasil.
• NTPN vs Bukti Setor Pajak - Bukti setor berisi NTPN sebagai elemen validasi utama.

Implikasi kebijakan dan manfaat praktis

• NTPN menjamin transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak.
• Memudahkan pelacakan transaksi dan rekonsiliasi antara DJP, DJBC, dan Kemenkeu.
• Mengurangi risiko kehilangan data atau duplikasi pembayaran.

Pertanyaan umum dan klarifikasi

1. Apa tujuan utama Nomor Transaksi Penerimaan Negara?
Untuk memberikan bukti sah bahwa pembayaran pajak telah diterima negara.

2. Bagaimana format atau elemen penting NTPN?
Terdiri dari 16 digit angka unik yang diterbitkan oleh sistem MPN G3 setelah konfirmasi pembayaran.

3. Apakah berlaku di Indonesia?
Ya, konsep ini diterapkan di seluruh Indonesia dan diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber dan referensi

• Panduan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (pajak.go.id)
• Nomor Transaksi Penerimaan Negara (DDTC)
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-24/PB/2014 (Kementerian Keuangan)
• Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (Kemenkeu)