Nomor Bukti Penerimaan Negara (BPN)

Mengapa istilah ini penting dipahami?

Nomor Bukti Penerimaan Negara (BPN) penting karena menjadi tanda bukti resmi atas penyetoran pajak atau penerimaan negara lainnya. BPN memastikan transaksi pembayaran tercatat valid di sistem penerimaan negara dan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengertian dan cakupan istilah

Nomor Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah nomor identifikasi unik yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem penerimaan negara atas setiap transaksi setoran pajak, bea, cukai, atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penjelasan dan konteks penerapan

• BPN diterbitkan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui sistem elektronik seperti SSE Pajak atau M-Pajak.
• BPN terdiri dari 15 digit angka yang menjadi bukti autentik setoran pajak.
• BPN mempermudah pelacakan, validasi, dan audit transaksi penerimaan negara.

Latar belakang dan dasar hukum

• Diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2021 tentang Mekanisme Penerimaan Negara secara Elektronik.
• Terintegrasi dengan sistem MPN G3 (Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga).
• Informasi resmi dapat dilihat di Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh kasus dan ilustrasi praktik

1. Wajib Pajak melakukan setoran PPh 25 melalui portal pajak, kemudian sistem menghasilkan BPN sebagai bukti pembayaran.
2. Saat pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak wajib mencantumkan BPN sebagai bukti setoran.
3. Jika BPN tidak diterbitkan, pembayaran dianggap belum sah.
   Lihat juga panduan penerapan Nomor Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk contoh rinci.

Perbandingan dengan istilah terkait

• BPN vs NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) - NTPN adalah nomor yang diterbitkan bank persepsi, sedangkan BPN merupakan bukti resmi penerimaan negara hasil integrasi sistem.
• BPN vs Bukti Setor Manual - BPN bersifat elektronik dan lebih aman dibandingkan dengan bukti setoran manual.

Implikasi kebijakan dan manfaat praktis

• Memastikan transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara.
• Meminimalkan risiko kesalahan input dan duplikasi data.
• Mempermudah wajib pajak membuktikan kepatuhan pembayaran pajak.

Pertanyaan umum dan klarifikasi

1. Apa fungsi utama Nomor Bukti Penerimaan Negara (BPN)?
Sebagai bukti sah pembayaran pajak atau penerimaan negara lainnya yang diterbitkan secara elektronik.

2. Bagaimana cara memperoleh BPN?
Diperoleh otomatis setelah pembayaran melalui sistem penerimaan negara, seperti SSE Pajak atau MPN G3.

3. Apakah berlaku di Indonesia?
Ya, sistem ini diterapkan secara nasional dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber dan referensi

• Nomor Bukti Penerimaan Negara (BPN) dalam Sistem MPN G3 (pajak.go.id)
• Mengenal Bukti Penerimaan Negara dan NTPN (DDTC)
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2021 (Kemenkeu)
• Digitalisasi Sistem Penerimaan Negara MPN G3 (DDTC Academy)