Impor Barang Kena Pajak (BKP Impor)

Mengapa istilah ini penting dipahami?

Impor Barang Kena Pajak (BKP Impor) penting karena merupakan salah satu objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemahaman yang tepat membantu Wajib Pajak menghitung dan menyetor PPN impor secara benar serta menghindari sanksi administrasi.

Pengertian dan cakupan istilah

Impor Barang Kena Pajak (BKP Impor) adalah kegiatan memasukkan Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean Indonesia, baik oleh orang pribadi maupun badan, yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar PPN impor.

Penjelasan dan konteks penerapan

• PPN atas BKP Impor dikenakan saat barang masuk ke Indonesia dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
• Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai impor, yaitu nilai berupa harga barang ditambah bea masuk, cukai, dan biaya lainnya.
• PPN yang telah dibayar dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
• Selain PPN, impor BKP juga dapat dikenai PPh Pasal 22 Impor dan Bea Masuk.

Latar belakang dan dasar hukum

• Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN beserta perubahannya.
• Ketentuan teknis pemungutan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PPN atas Impor.
• Pengawasan dilakukan oleh DJP bekerja sama dengan DJBC.
• Informasi resmi tersedia di Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh kasus dan ilustrasi praktik

1. Perusahaan A mengimpor mesin produksi senilai USD 100.000. Nilai impor setelah dikonversi Rp1,6 miliar.
   Bea masuk Rp80 juta → Nilai impor menjadi Rp1,68 miliar.
   PPN terutang = 11% × Rp1,68 miliar = Rp184,8 juta.
2. PPN tersebut dibayar bersamaan dengan pengeluaran barang dari pelabuhan.
3. PPN yang dibayar dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya oleh PKP.
   Lihat juga panduan penerapan BKP Impor untuk contoh rinci.

Perbandingan dengan istilah terkait

• BKP Impor vs BKP Dalam Negeri – BKP Impor dikenakan PPN saat barang masuk ke daerah pabean, sedangkan BKP Dalam Negeri dikenakan saat penyerahan barang di dalam negeri.
• BKP Impor vs JKP Impor – BKP Impor berkaitan dengan barang, sedangkan JKP Impor berkaitan dengan jasa yang diterima dari luar negeri.

Implikasi kebijakan dan manfaat praktis

• Menjamin penerimaan pajak atas konsumsi barang dari luar negeri.
• Menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara barang impor dan barang produksi dalam negeri.
• Memberikan hak pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang menggunakan BKP Impor untuk kegiatan usaha.

Pertanyaan umum dan klarifikasi

1. Kapan PPN atas BKP Impor terutang?
Saat barang masuk ke Daerah Pabean dan dikeluarkan dari kawasan pabean.

2. Siapa yang memungut PPN atas BKP Impor?
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas nama Direktorat Jenderal Pajak.

3. Apakah berlaku di Indonesia?
Ya, sesuai ketentuan Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya.

Sumber dan referensi

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN (pajak.go.id)
• PMK 40/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PPN atas Impor
• PPN atas Barang Kena Pajak Impor (DDTC)
• Panduan PPN Impor dan Pengkreditan Pajak Masukan (DDTC Academy)