Mengapa istilah ini penting dipahami?
Pemahaman atas biaya yang tidak dapat dikurangkan penting agar wajib pajak menghitung penghasilan kena pajak secara benar dan menghindari sanksi akibat koreksi fiskal oleh otoritas pajak.
Pengertian dan cakupan istilah
Biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).
Penjelasan dan konteks penerapan
- Termasuk dalam kategori ini adalah pengeluaran yang bersifat pribadi atau tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.
- Ketentuan ini bertujuan menjaga konsistensi antara pengeluaran yang benar-benar untuk memperoleh penghasilan dengan yang tidak.
- Pengaturan rinci terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang PPh.
Latar belakang dan dasar hukum
- Diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP.
- Panduan rinci dan interpretasi dapat ditemukan di situs Direktorat Jenderal Pajak.
- Juga dibahas dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan dan SE Dirjen Pajak terkait koreksi fiskal.
Contoh kasus dan ilustrasi praktik
- Biaya pribadi direktur, seperti liburan keluarga, tidak dapat dikurangkan.
- Denda keterlambatan pembayaran pajak tidak dapat dikurangkan.
- Pembagian laba kepada pemegang saham tidak boleh menjadi pengurang.
Lihat juga panduan penerapan Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan untuk contoh rinci.
Perbandingan dengan istilah terkait
- Biaya yang tidak dapat dikurangkan vs Biaya yang dapat dikurangkan - perbedaan terletak pada relevansi biaya dengan kegiatan usaha.
- Biaya fiskal vs biaya komersial - biaya komersial bisa diakui akuntansi, tetapi belum tentu diakui fiskal.
Implikasi kebijakan dan manfaat praktis
- Mendorong transparansi dan keadilan sistem perpajakan.
- Menghindari manipulasi laba kena pajak.
- Membantu wajib pajak menyiapkan rekonsiliasi fiskal dengan tepat.
Pertanyaan umum dan klarifikasi
1. Apa tujuan utama ketentuan biaya yang tidak dapat dikurangkan?
Untuk memastikan hanya biaya yang benar-benar berkaitan dengan kegiatan usaha yang dapat mengurangi penghasilan bruto.
2. Apa contoh pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan?
Misalnya, denda pajak, sumbangan politik, dan pengeluaran pribadi.
3. Apakah berlaku di Indonesia?
Ya, ketentuan ini diterapkan di Indonesia dan diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Sumber dan referensi
